Ikom.Umsida.ac.id – Program Studi Ilmu Komunikasi yang berkolaborasi dengan Prgram Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menggelar seminar bertajuk “Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum dalam Bingkai Reformasi Polri” pada Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang menghadirkan akademisi dan praktisi kepolisian ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dengan aparat penegak hukum.
Dengan tujuan memperkuat pemahaman mengenai penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.
Dalam sambutannya, Kaprodi Hukum Umsida, Dr Lidya Shery Muis SH MH MKn berharap seminar ini mampu menghadirkan dua sudut pandang yang saling melengkapi.
Sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh mahasiswa Hukum maupun Ilmu Komunikasi.
Ia juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan forum tersebut secara aktif melalui diskusi dan sesi tanya jawab langsung dengan para narasumber.
Sementara itu, AKBP Martin LAC Makalew SE MH CPM CPArb CPA menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan perguruan tinggi.
Menurutnya, Polri tidak boleh alergi terhadap kritik, sedangkan mahasiswa perlu menyalurkan aspirasi secara tertib dan sesuai koridor hukum.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama melawan hoaks dan provokasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Selain itu, ia berharap terjalin komunikasi yang lebih intens antara Polda dan Umsida guna memperluas wawasan mahasiswa terkait tugas dan mekanisme kerja kepolisian.
Baca juga: Ketika Mahasiswa Hukum Kehilangan Batas dan Gagal Menjaga Kesadaran Kesusilaan
Penegakan Hukum sebagai Tanggung Jawab Bersama
Dalam sesi materi, Dr Totok Wahyu Abadi SS MSi menyoroti masih adanya kesenjangan antara law in books dan law in action.
Menurutnya, budaya kebal hukum yang masih terjadi di sejumlah kalangan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Ia menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti sebagai aturan tertulis, tetapi harus mampu menjawab realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Senada dengan itu, Dr Rifqi Ridlo Phahlevy SH MH menegaskan bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan seluruh masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai pedoman utama dalam kehidupan sosial. “Kita punya peradaban yang berkeadaban kalau hukum itu menjadi tata kehidupan,” ujarnya.
AKBP Martin juga menjelaskan perubahan paradigma penegakan hukum melalui KUHP nasional yang lebih mengedepankan pendekatan restorative justice.
Selain itu, ia memaparkan penerapan Scientific Crime Investigation berbasis teknologi, penggunaan bukti elektronik, serta pentingnya kebijaksanaan dalam bermedia sosial karena aktivitas digital turut diawasi melalui patroli siber dan diatur dalam Undang-Undang ITE.
Baca juga: Serantau Svara Jogja Angkat Kisah Perantau dalam Produksi Short Movie di Spot Film Bumi Manusia
Pengalaman Berharga Bagi Mahasiswa Ilmu komunikasi
Seminar ini memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa, khususnya dari Program Studi Ilmu Komunikasi.
Salah satu peserta mengungkapkan bahwa seminar kali ini terasa berbeda karena memberikan pemahaman yang lebih dekat mengenai isu hukum dan kepolisian.
“Seminar kali ini terasa berbeda, sebagai mahasiswa Ikom yang awam perihal politik, di sini kami benar-benar belajar akan hal itu,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh wawasan mengenai reformasi Polri dan penegakan hukum, tetapi juga memahami pentingnya peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta menciptakan ruang publik yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai keadaban.
Penulis: Airin Zhafirah Rahmah
